Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggenjot kinerjanya agar lebih cepat dan menghasilkan kinerja yang komprehensif. Dorongan ini disampaikan Komisi V DPR mengingat pada semester awal Tahun 2011, serapan anggaran di kementerian ini masih relatif kecil.

            Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Rendhy Lamadjido saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian PU, Kamis ( 1/3) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi.

            Rapat Komisi V dengan jajaran Eselon I Kementerian PU siang itu membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan progres pelaksanaan 2012.  

            Rendhy mengatakan, kinerja kementerian ini perlu ditingkatkan terus agar Kementerian PU dapat mencapai masa kejayaan seperti pada era Menteri Radinal Mochtar.

            Senada dengan itu, Anggota dari Fraksi Partai Golkar Hikmat Tomet sependapat kinerja Kementerian PU memang harus terus ditingkatkan, terutama dalam serapan anggaran di kementerian ini.

            Pada pertengahan semester tahun lalu, serapan anggaran di kementerian ini masih di bawah 50 persen. Tentunya, kata, Hikmat, untuk tahun 2012 ini kita tidak berharap serapan anggaran di kementerian PU juga masih serendah itu.

            Untuk itu, evaluasi ini penting dilakukan, kita perlu membahas apa penyakitnya sehingga serapan di tengah semester masih serendah itu. Sebab jika tidak dilakukan evaluasi dikhawatirkan penyakit itu akan muncul lagi di tahun anggaran ini.  

            Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko menyampaikan, pada tahun 2011 kementeriannya mendapatkan alokasi dana sebesar kurang lebih Rp 51,2 triliun dan sampai akhir bulan Desember 2011 realisasi anggaran sebesar 90,18%.

            Permasalahan pelaksanaan anggaran tahun 2011 menurut Agoes diantaranya adalah adanya dana blokir. Pada pembahasan awal, terdapat dana yang diblokir sebesar Rp 5,184 triliun. Hal ini menyebabkan alokasi tersebut tidak dapat langsung diproses pelaksanaannya. Sampai akhir tahun anggaran, masih ada dana yang diblokir sebesar Rp 492 milyar.

            Permasalahan lainnya, kata Agoes, masalah pengadaan lahan. Di beberapa tempat masih terdapat beberapa proyek yang masih terkendala lahannya sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan.

            Proses pengadaan juga menjadi salah satu hambatan dimana masih tingginya intensitas sanggahan dalam proses pelelangan menyebabkan waktunya menjadi berlarut dan menjadikan mundurnya waktu pelaksanaan.

            Selain itu, tambah Agoes, penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) APBN-P yang terlalu lama, menyebabkan sisa waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi lagi.

            Agoes mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan kementeriannya  untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tahun 2012 adalah telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PU No. 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang mengamanatkan agar proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi sudah dapat dimulai pada bulan November 2011.

            Kementeriannya, juga telah melaksanakan rapat kerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2012, untuk wilayah barat di Jakarta, wilayah timur di Denpasar untuk menindaklanjuti Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.

            Dari hasil rapat tersebut  disepakati pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012.

            Untuk kontrak, harus sudah ditandatangani paling lambat 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012.

            Dalam meningkatkan efektifitas penyerapan anggaran, Kementeriannya juga telah melakukan berbagai upaya termasuk mengupayakan pembukaan dana blokir dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan dan percepatan proses tender. (tt)